Raker dengan 5 Kementerian, Hasan Basri DPD RI: Hindari Konflik Kebijakan
Kemudian terkait soal alokasi anggaran yang harus tersedia (siap pakai) disetiap Daerah. Baik melalui APBD Maupun APBN.
“Kami meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial Juliari Batubara agar ketersediaan Anggaran Penanggulangan Bencana menjadi perhatian bersama, mengingat Indonesia ini adalah salah satu negara yang rawan bencana,” katanya.
Lebih jauh, Hasan Basri mengatakan secara geografis, geologis, Hidrologis dan Ekologis, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Kita berada di nomor tiga (3) di Asia dengan tingkat kerawanan Bencana alam di bawah China dan India,” katanya.
Hasan Basri juga menyinggung soal konflik kebijakan didaerah antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten kota yang seringkali terjadi konflik kepentingan kebijakan dalam menetapkan suatu kebijakan, misalnya soal penetapan kebijakan karantina wilayah, PSBB, aturan mudik dan konflik lainnya.
“Saya kira ini perlu kita hindari dalam rangka memberikan kepastian hukum dan aturan terhadap masyarakat kita,” kata Hasan Basri.(fri/jpnn)
Beberapa pandangan Komite II terhadap RUU Penanggulangan Bencana di antaranya memperkuat koordinasi Pemerintah pusat dan Daerah dalam hal sinkronisasi data kasus korban bencana secara cepat dan faktual mulai dari level Desa sampai ke tingkat pemerintah p
Redaktur & Reporter : Friederich
- Buka Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Menteri Siti Singgung Penggabungan 2 Kementerian
- Pegawai Kementerian Dibunuh, Mayatnya Dikubur dalam Rumah di Bandung
- Datangi Open House Lebaran di Rumah Prabowo, Ketua DPD LaNyalla Sembari Bernostalgia
- Gambar Komeng
- Komite IV DPD Dorong Penurunan Angka Kemiskinan di Jambi Lewat Pembiayaan Ultramikro
- Raih 5 Juta Suara, Komeng Terpilih jadi Anggota DPD RI dari Jabar