RAPBNP Diserahkan Mei, Ini Target Jokowi
jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah memastikan akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2016 ke DPR-RI pada 17 Mei mendatang.
Dalam RAPBN-P ini, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Namun, asumsi nilai tukar rupiah berubah dari Rp 13.900/dollar AS menjadi Rp 13.400/dollar AS.
“Agar pertumbuhannya tetap dijaga 5,3%, kemudian kursnya kurang lebih yang sebelumnya diperkirakan Rp13.900 menjadi Rp13.400 dijaga pada angka itu, dan dilakukan penghematan kurang lebih Rp50,6 triliun,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers, di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/4).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang mendampingi Pramono menambahkan, selain target pertumbuhan dan patokan nilai tukar rupiah, pemerintah juga menurunkan prakiraan angka inflasi dari 4,7 persen menjadi 4 persen, dan asumsi harga minyak dari 50 dollar/barrel menjadi 30 dollar AS/barrel.
Menurut Menkeu, dalam RAPBN-P 2016 ada penurunan dari sisi penerimaan migas, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPH) Migas sebanyak Rp 17 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas diperkirakan turun sampai Rp 50,6 triliun. Selain itu, ada pengurangan penerimaan di PNBP nonmigas, khususnya hasil tambang yang diperkirakan turun hampir Rp5 triliun. Menghadapi itu, pemerintah akan menjaga penerapan dari tax amnesty atau pengampunan pajak.
“Menghadapi penurunan itu pemerintah juga akan menjaga penerimaan di pajak nonmigas,” tandas Bambang. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sempat Hilang, 3 Korban Banjir di Tanggamus Ditemukan Selamat
- 5 Berita Terpopuler: Heboh Densus 88 Menguntit Jampidsus, Arteri Dahlan Beri Tanggapan, Berita Duka
- Pakar Hukum Bilang Begini Soal Jaksa Berperan Jadi Penyidik Kasus Tipikor
- Thariq Halilintar Turut Meriahkan Pameran UMKM Amanah di Suzuya Mall Aceh
- Heboh Densus 88 Menguntit Jampidsus, TNI Buka Suara soal Polisi Militer di Kejagung
- Kemlu Sebut Tidak Ada WNI jadi Korban Longsor di Papua Nugini