Rapor Merah Ekonomi: Ketimpangan Melebar hingga Buruknya Kinerja Menteri

Rapor Merah Ekonomi: Ketimpangan Melebar hingga Buruknya Kinerja Menteri
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

"Seharusnya peran-peran yang diisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian malah dikerjakan oleh kementerian lainnya. Sementara Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) malah dialihtangankan oleh Kemenko Perekonomian bukan di bidang yang terkait dengan kesehatan, sehingga terdapat koordinasi yang tidak jelas," jelas Haris.

Ketiga, kelemahan Kemenko bidang Perekonomian yang sangat buruk dalam mengelola dana penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Jika kita merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN) terdapat borok yang luar biasa dengan temuan BPK RI selisih dana KC yang mencapai Rp 146,69 triliun, ini semua uang rakyat loh harus dipertanggungjawabkan," beber Haris.

Lebih lanjut Haris menjelaskan, persoalan temuan BPK ini berakar dari adanya 887 kelemahan pada sistem pengendalian internal, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 1.241 permalahan ekonomi yang mencakup efisiensi dan efektivitas.

"Dalam pemeriksaan PC-PEN tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait serta realisasinya, kemudian pertanggungjawaban, pelaporan PC-PEN, dan manajemen program kegiatan pandemi. Nah loh, ini menteri nya kerja atau tidur? Atau hanya sibuk nyapres 2024?" kata Haris.

Keempat, masalah kebijakan kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan.

"Implementasi kebijakan kartu Prakerja banyak masalah, dari sistem pendaftaran yang tidak tepat sasaran, berikutnya fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien. Harusnya cukup dengan data NIK KTP, kan NIK sudah terintegrasi dengan data kependudukan lainnya," ujar Haris.

Sorotan aspek lainnya adalah pelaksanaan metode program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang baik.

Ketua Umum KNPI Haris Pertama menyampaikan sejumlah catatan negatif terkait kinerja pemerintah di bidang ekonomi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News