Ras Melanesia di Antara Politik Identitas
Oleh: Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum, Senator Papua Barat

Politik identitas di sini bermakna bahwa asal-usul seorang calon presiden di Indonesia, dijaga sedemikian rupa agar berpusat di wilayah Indonesia bagian barat.
Politik Identitas ini diperkuat oleh beberapa hal yaitu, pertama, masyarakat Indonesia sepertinya masih memfokuskan diri pada calon-calon presiden dari Indonesia Barat, dalam hal ini Pulau Jawa. Entah sudah terdoktrin, hal ini secara otomatis menghilangkan kemungkinan Ras Melanesia untuk menjadi presiden.
Kedua, peran partai politik dalam membesarkan tokoh tertentu, biasanya hanya berpusat pada tokoh-tokoh publik di wilayah Jawa. Hal ini menyebabkan tokoh-tokoh dari Ras Melanesia hanya sebatas menyukseskan figur-figur politik yang berkiprah dan dikenal di wilayah Jawa.
Ketiga, sadar atau tidak, asumsi publik di Indonesia masih meng-underestimate kemampuan tokoh-tokoh dari rumpun Melanesia.
Menurut saya, dalam tataran tertentu, hal ini ikut menumbuhkan benih diskriminasi dan rasisme. Watak rumpun Melanesia yang keras, seringkali dianggap kurang pas sebagai pemimpin NKRI.
Di antara politik identitas itu, Ras Melanesia belum punya tokoh besar yang mampu mempersatukan semua orang dari hulu sampai hilir, dari gunung sampai pantai, dari hutan sampai perkotaan. Kalaupun ada, biasanya nasib tokoh ini tidak lama.
Ketiadaan tokoh ini menyebabkan masyarakat rumpun Melanesia hanya mampu ikut memilih saja tanpa mampu menampilkan putra-putri terbaiknya untuk dipilih.
Semua persoalan di atas seharusnya memberikan inspirasi bagi anak-anak ras Ras Melanesia untuk mulai bertanya pada diri sendiri, kapankah Ras Melanesia menjadi presiden RI?
Sebagai Senator Papua Barat, pertanyaan saya sangat sederhana, yaitu mengapa tidak ada nama dari ras Melanesia ataupun putra Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dalam survei tersebut?
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia