Ratusan Guru Sertifikasi Kembali Demo Tuntut Dana TPP tak Dihapus

Ratusan Guru Sertifikasi Kembali Demo Tuntut Dana TPP tak Dihapus
Ratusan guru sertifikasi melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Pekanbaru, Senin (8/4). Ini adalah unjuk rasa yang ketujuh dilakukan para guru terkait TPP yang dihapuskan Pemko Pekanbaru. Foto: EVAN G/RIAU POS

jpnn.com, PEKANBARU - Ratusan guru sertifikasi Kota Pekanbaru kembali gelar aksi damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Jumat (3/5).

Aksi ini dimulai sekitar pukul 9.30 WIB. Menurut Kordinator Lapangan Zulfikar awalnya para guru akan melakukan aksi damai di Kantor Walikota Pekanbaru. Tetapi dia mendapatkan info jika Walikota Pekanbaru Firdaus sedang tidak berada di tempat. Ia segera mengerahkan masa untuk langsung menuju Kantor DPRD.

“Rencananya ke walikota, tapi walikota lagi di rumah. Jadi kami arahkan ke DPRD, lebih bagus ke sana,” ungkap Zulfikar.

Zulfikar mengaku kecewa, dia menilai Ketua DPRD Kota Pekanbaru Syahril enggan menemui para guru yang menyampaikan aspirasi. Bahkan Zulfikar mendapatkan laporan jika sekitar pukul 9.00 WIB, Syahril masih berada di Kantor.

“Tadi pagi jam 9 itu masih ada, pas kami datang dia keluar. Ada yang bilang gitu ke saya, padahal kami datang ramai, masa iya tidak bisa datang,” akunya.

Tujuan kedatangan guru tersebut adalah menagih janji Syahril yang diucapkan saat demonstrasi ke 7 beberapa waktu lalu. Zulfikar menyebutkan jika Syahril berjanji jika tidak ada peraturan yang melarang tunjangan penambah penghasilan (TPP) maka Syahril akan menjamin TPP akan segera diberikan.

Zulfikar juga menyebutkan jika walikota telah menerima surat balasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berisi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 10 dan 33 tidak mengatur uang daerah.

“Yang diaturnya uang sertifikasi, tambahan penghasilan, non sertifikasi dan tambahan penghasilan guru untuk daerah khusus. Uangnya itu transferan dari Kemenkeu dititip di Pekanbaru kas daerah. Itu harus disalurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru,” ucap Zulfikar.

Ratusan guru sertifikasi Kota Pekanbaru kembali gelar aksi damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Jumat (3/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News