Realisasi Night Zoo Molor

Perekrutan itu telah melalui serangkaian tes. Pendaftar awal yang semula sebanyak 14 orang telah terjaring tinggal delapan karena proses administrasi. Di antara delapan, hanya tujuh orang yang mengikuti tes oleh lembaga independen. Sebab, satu orang tak datang dan dianggap mengundurkan diri.

Bahkan, informasinya, tujuh orang itu juga telah menjalani tes berupa presentasi di depan bawas. Tapi, bawas masih tak mau membeberkan nama-nama para calon direktur operasional itu. Ketua Bawas KBS Heri Purwanto menyebutkan, perekrutan teresbut merupakan urusan internal di perusahaan daerah taman satwa (PDTS). ”Ini masih proses di internal dulu,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, pada saatnya nanti publik tahu sendiri siapa yang duduk sebagai direktur operasional PDTS KBS yang baru. Sebab, di antara calon itu, akan disampaikan setidaknya dua atau tiga nama ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ”Setelah dipilih Bu Wali, mungkin baru diumumkan,” sebutnya.

Kondisi itu amat jauh berbeda pada saat awal-awal direksi PDTS KBS dipilih. Proses lebih transparan dengan membeberkan nama-nama bakal direksi. Termasuk Ratna Ahcjuningrum, Fuad Hassan, dan Liang Kaspe yang sekarang duduk sebagai direksi KBS. Dicantumkan pula usia dan riwayat pekerjaan mereka. Semua itu ditujukan untuk mendapatkan penilaian terbuka dari warga.

Kritik semacam itu diungkapkan Ketua DPRD Surabaya M. Machmud. Dia menilai bahwa bawas yang menjadi penyelenggara perekrutan itu harus lebih transparan. Salah satunya, mengumumkan nama-nama orang yang telah terjaring. ”Publik juga bisa memberikan penilaian. Kalau ada masalah, bisa diketahui dengan segera,” ungkap dia kemarin.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa direktur operasional itu merupakan jabatan yang sangat strategis untuk pengembangan KBS. Dengan kondisi KBS yang masih diliputi berbagai kasus sekarang ini, latar belakang calon itu harus lebih jelas. ”Selama ini KBS penuh konflik, jadi kalau lebih transparan akan menghindarkan konflik serupa,” cetusnya.

Saat perekrutan direksi PDTS kali pertama, anggota DPRD Surabaya memang pernah dikenalkan dengan calon. DPRD memang tak punya wewenang untuk menentukan layak tidaknya seseorang terpilih. Tapi, urusan KBS itu juga erat dengan DPRD. ”Apalagi, sekarang ini sedang mengajukan perubahan perda tentang KBS,” imbuhnya. (git/jun/c10/end)