Reformasi Birokrasi, 98 Pemda Harus Siapkan Anggaran

Reformasi Birokrasi, 98 Pemda Harus Siapkan Anggaran
Reformasi Birokrasi, 98 Pemda Harus Siapkan Anggaran
Syarat lain, pemda harus minimal meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) minimal CC, serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik. (Esy/jpnn)

Daftar 98 Daerah yang Jadi Pilot Project RB

Pemerintah Provinsi : Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Banbel, Kepri, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat.

Pemerintah Kota : Banda Aceh, Medan, Padang, Pekan Baru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Kabupaten Mamuju, Mataram, Kupang, Ambon, Tidore Kepulauan, Jayapura, dan Kabupaten Manokowari.

JAKARTA--Sebanyak 98 pemerintah daerah (pemda) ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi, yakni 33 pemerintah provinsi, 30 pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News