Reformasi Birokrasi, 98 Pemda Harus Siapkan Anggaran
Selasa, 28 Mei 2013 – 18:16 WIB
Syarat lain, pemda harus minimal meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) minimal CC, serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik. (Esy/jpnn)
Daftar 98 Daerah yang Jadi Pilot Project RB
Pemerintah Provinsi : Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Banbel, Kepri, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat.
Pemerintah Kota : Banda Aceh, Medan, Padang, Pekan Baru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Kabupaten Mamuju, Mataram, Kupang, Ambon, Tidore Kepulauan, Jayapura, dan Kabupaten Manokowari.
JAKARTA--Sebanyak 98 pemerintah daerah (pemda) ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi, yakni 33 pemerintah provinsi, 30 pemerintah
BERITA TERKAIT
- Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya
- Honorer Non-Database BKN Jangan Berharap Lagi, Enggak Direken
- WWF Ke-10 di Bali, 7 KRI Bersiaga Menjaga Perairan di 4 Sektor
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI