Rencana Impor Jagung Perlu Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 100 ribu ton jagung hingga akhir 2018 perlu dipertanyakan. Keputusan impor diambil setelah rapat koordinasi terbatas Kementeri Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perum Bulog.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, impor jagung tersebut membuktikan bahwa kondisi perjagungan tidak stabil. Rencana impor jagung itu, menurutnya, justru memperlihatkan buruknya manajemen data yang dimiliki pemerintah.

“Kemarin, mereka bilang kita surplus jagung, sekarang minta impor jagung. Artinya, kita memang kekurangan jagung,” kata Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/11).

Menurutnya, pemerintah seakan tak melihat dampak dari rencana tersebut. Impor jagung akan membuat para petani merugi. Selain itu, impor jagung juga ketidakberpihakan pemerintah kepada para petani.

“Impor ini juga membuat hubungan yang tidak sehat di pemerintah,” jelasnya.

Uchok juga mendesak Presiden Jokowi menindak tegas semua pihak yang bermain dalam kebijakan ini. Sebab, hal itu berlawanan dengan pernyataan pemerintah yang mengaku surplus jagung.

Uchok bahkan menegaskan, BPK harus untuk melakukan audit investigatif terhadap lembaga pemerintahan di bawah Jokowi. Sebab, dia menilai, banyak masalah kepada petani. “Sedangkan, apakah kami ada kekurangan jagung atau tidak, BPK tak akan sentuh ke sana,” kata Uchok.

Pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako mengungkapkan, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas.