Respons Jazuli Juwaini Terhadap Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin

Dari data Penanganan Covid-19 dan PEN 2020, realisasi Kesehatan (31,51), sektoral K/L (26,40) dan insentif dunia usaha (24,61), masih berada dibawah 50%. Kinerja penyerapan ketiga sektor tersebut belum optimal. Pemerintah perlu membuka data bantuan untuk korporasi (non UMKM), sampai saat ini belum terdapat angka realisasi dan pencapaiannya.

Pemerintah perlu mengevaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya kartu pra kerja. kartu prakerja sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by addres. Datanya sudah tersedia di BPJamsostek dan bisa diverifikasi di perusahaan yang melakukan PHK.

Di luar serapan yang masih rendah di atas, dua sektor yang serapan tinggi yaitu perlindungan sosial 81,94% dan insentif UMKM 91,77%. Fraksi PKS mengapresiasi capaian ini, sesuai dengan desakan Fraksi PKS selama ini. Tentu saja harus didukung data dan verifikasi yang benar dan valid sehingga menghindari penyelewengan.

Kondisi Politik-Hukum

Fraksi PKS juga menyoroti kondisi politik dan penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin. Koalisi besar pemerintah diakui mampu mengkonsolidasi kekuatan politik baik di pemerintahan maupun parlemen. Sayangnya Fraksi PKS menemukan kecenderungan keputusan-keputusan politik yang semakin oligarkis dan miskin diskusi publik.

Hal ini misalnya terjadi pada proses pengajuan dan pengesahan Perppu penanganan Covid dan dampak ekonominya dan paling mutakhir pada pembahasan dan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dimana penolakan oposisi dan suara kritis publik di luar parlemen seperti tidak dihiraukan pemerintah. Bahkan untuk sekedar menunda RUU supaya fokus pada penanganan dampak covid juga tidak dihiraukan.

"Lebih disesalkan lagi ada semacam kondisi dimana kelompok kritis berusaha dibungkan suaranya dengan berbagai narasi yang menyudutkan. Pun, aksi demonstrasi juga cenderung dihambat dengan berbagai cara. Dan bahkan, sejumlah tokoh dan kelompok kritis ditangkap dan diproses hukum, yang sulit untuk tidak mengatakan kental bernuansa politis," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan  sudah banyak tokoh dan lembaga yang memiliki reputasi menilai demokrasi dan penegakan hukum di satu tahun periode kedua Jokowi ini mengalami kemunduran. Berdasarkan laporan luas, masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Hukum dirasakan tebang pilih. Sebagian masyarakat cepat diproses bahkan ditangkap dan langsung menjadi tersangka, sementara sebagian masayarakat lain sudah berkali-kali dilaporkan tapi tidak terlihat prosesnya.