Respons Sultan DPD RI tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

“Kehadiran KND ini harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi ‘peminggiran’ terhadap para penyandang disabilitas. Semua warga negara memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk maju serta berkarya di ruang apapun. Dan, ini adalah tugas berat pemerintah," tegas pria yang akrab dipanggil SBN ini.

Diketahui saat ini sebanyak 1.200 telah mendaftarkan diri menjadi komisioner KND. Untuk selanjutnya panitia seleksi akan menyaringnya menjadi 14 calon untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial.

Selanjutnya, Menteri Sosial akan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih tujuh komisioner KND.

Dari ketujuh komisioner tersebut, empat diantaranya harus penyandang disabilitas.

Sultan mengingatkan semua pihak harus memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.

Sultan mengingatkan penyandang disabilitas bukan sebagai warga negara kelas dua. Oleh karena itu, Sultan mengkritik berbagai regulasi yang tidak menjamin kehidupan penyandandang disabilitas.

“Tidak ada kemudahan bagi mereka dalam mengakses apapun. Bahkan mereka kerap tidak mendapatkan upaya advokasi terhadap pemenuhan hak-hak mereka yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dan, ini adalah preseden buruk,” ungkap Sultan.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada pertengahan tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 37,58 juta jiwa. Sebanyak 53,37 persen di antaranya adalah perempuan dan 9,77 persen anak-anak. Sedangkan data Bank Dunia (World Bank) menunjukkan jika 20 persen penduduk miskin di dunia merupakan orang dengan disabilitas.