Revisi UU ASN Harus Mengutamakan Reformasi Birokrasi
Selasa, 11 Juli 2017 – 09:29 WIB

Suasana Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komite I DPD RI dengan para pakar dengan agenda Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN di ruang rapat Komite I, Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7). Foto: Humas DPR
“Revisi yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan system merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus, itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang, harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral, harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya” tegasnya.
Ahmad Muqowam menambahkan DPD RI dalam waktu dekat ini Komite I DPD mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PAN RB terkait revisi UU ASN yang akan ibahas bersama DPR dan Pemerintah.(fri/jpnn)
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus mengutamakan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN. Hal tersebut
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Gerakan Rakyat Gandeng BEM UIN Jakarta dan Unindra Bahas Revisi UU ASN
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Poin-poin Perubahan dalam Revisi UU ASN, Seluruh PNS & PPPK Wajib Tahu
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?