Rezim Ahok Disebut Transparan, Jubir Anies: Asbun Itu

“Warga bahkan tidak tahu ada pekerjaan apa saja di kampungnya. Dan Warga menceritakan itu ke Mas Anies dan Bang Sandi saat blusukan,” ucap dia.

Selain itu, lanjut pria yang juga praktisi media itu menyebut, banyak bukti lain bahwa petahana sangat tidak terbuka. Seperti misalnya petahana tidak pernah berani membuka data banjir di Jakarta selama dia memimpin.

“Saya juga heran kenapa di kanal YouTube Pemprov DKI, selama tahun 2015 tidak ada lagi videonya. Ada apa ya?” ucap Naufal.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen itu juga mempertanyakan keputusan Ahok untuk diskresi atau mengambil kebijakan sendiri terkait kompensasi koefisien lahan bangunan (KLB) bagi para pengembang secara diam-diam. Bahkan tanpa melibatkan DPRD.

Padahal, ketentuan KLB sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Perda itu dipatahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2015, dan revisinya Pergub Nomor 251 Tahun 2015, serta Pergub Nomor 119 Tahun 2016. Bahkan, Pergub Nomor 210 Tahun 2016 mengizinkan kenaikan KLB tanpa ada batasan yang cukup jelas.

Pergub terakhir ini ditandatangani dua hari sebelum Ahok memasuki masa cuti Pilgub DKI pada Oktober 2016. Terlebih, tambah dia, bentuk kompensasi yang diizinkan tidak dihitung masuk ke dalam kas daerah.

Hasil dari kompensasi itu bernilai Rp 3,8 triliun dari total 11 proyek sejak satu tahun Pergub Nomor 175 Tahun 2016 itu diberlakukan dan tidak masuk dalam APBD DKI Jakarta.