RI Komitmen Dorong Transparansi Kepemilikan Perusahaan
Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, di mana sebelumnya telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam gerakan yang didorong global forum terkait kepentingan perpajakan. Di industri ekstraktif, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai tahun 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI.
Untuk diketahui, Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif ditandatangani pada tahun 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan Roadmap transparansi BO pada awal tahun 2017.
Dikatannya, publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Roadmap BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017.
Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam Laporan EITI.
Menurut Emanuel, Transparansi BO juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat yang memberikan transparansi terkait BO dan struktur control dari suatu perusahaan terbuka.
Pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perusahaan tertutup, terutama ketika bertransaksi dengan perusahaan asing yang memiliki standar compliance tentang transparansi informasi mengenai BO dari mitra kerjanya.
Namun demikian, adanya BO dan hak voting yang besar memiliki insentif untuk mengatur aset dan kekuatan perusahaan untuk kepentingan investor tertentu saja. Transparansi BO tidak saja terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi yang lebih adalah dalam rangka penegakan hukum.
Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor seperti pencegahan dan pemberantasan korupsi, pendanaan terorisme
- Soal Ordal di Rekrutmen Petugas Haji, Anies Mendorong Adanya Transparansi
- Gelar Press Tour di Jatim, Bea Cukai Tekankan Transparansi Informasi ke Awak Media
- Transparansi Sistem E-budgeting Pemprov Jateng Bikin Angka Korupsi Turun
- Gandeng BPK, Misbakhun Terus Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemda
- Transparansi Publik yang Dilakukan Menteri BUMN Mendapat Apresiasi
- Jateng Pertahankan Kedudukan Badan Publik Informatif Sejak 2018, Ganjar: Transparan, Tidak Boleh Hoaks