Ribuan Guru Honorer K2 Terancam Tak Diangkat menjadi CPNS

Raymond menjelaskan juga bahwa PKRI adalah sebuah organisasi yang tidak berafiliasi pada partai dan golongan politik manapun. Sebuah organisasi yang merealisasikan cita-cita luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,” pinta Raymond.
Menanggapi permintaan PKRI tersebut, Darmayanti Lubis menyambut baik rencana kegiatan diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI. “Dengan demikian melalui kegiatan ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer dapat didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya,” katanya.(fri/jpnn)
FKGH Mandailing Natal dan organisasi masyarakat PKRI menyampaikan aspirasi terkait belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS 2018.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia