Ridwan Kamil Teken UMK Daerah Sesuai PP 36 Tahun 2021
Setiawan menerangkan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait UMK ini dan tidak punya kewenangan untuk merevisi bahkan mengoreksi rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.
Ia mengharapkan, ke depannya supaya pemerintah pusat bisa melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya dalam penghitungan UMK ini.
"Karena kami tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa melihatkan Pemda di masa yang akan datang bisa lebih jauh lagi," tandasnya. (mcr27/JPNN)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK) 2022 menggunakan formula PP No 36 tahun 2021
Redaktur : Adil
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
- Bursa Pilkada 2024: Raffi Ahmad Berpasangan dengan Ridwan Kamil
- Soal Upacara HUT ke-79 RI di IKN, RK Bilang Fasilitas Penunjang Sudah Selesai Dibangun
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Pj Gubernur Jabar Harap MTQ ke-38 Memotivasi Pemuda untuk Umat Islam
- Bukan Ridwan Kamil, Golkar Jagokan Sosok Ini sebagai Bacagub DKI
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024