Rp 108 Triliun untuk Program Pro Rakyat

‘’Sekatang kita sudah ada inisiatif klaster 4 dan itu harus diyakinkan fix dengan anggaran program Rp108 triliun. Tapi kalau diatas Rp108 triliun kita akan ajukan dalam APBNP. Anggaran Rp108 triliun diarahkan untuk klaster 4,’’ kata Agus.

Dari rencana semula, pemerintah akan membangun rumah murah bagi masyarakat tidak mampu. Harganya berkisar Rp5-10 juta per unit. Serta untuk rakyat berpenghasilan rendah seharga Rp 20-25 juta per unit. Pembeliannya dapat dilakukan dengan kredit sangat lunak atau pemerintah membantu sebagian dari biaya pembelian. Namun Agus mengaku tidak tahu angka pasti anggaran khusus untuk program rumah murah ini.‘’Yang pasti soal rumah sangat murah ini saya yakin programnya sudah ada, tapi untuk jumlah (anggarannya) nanti berapa harus saya cek dulu,’’ kata Agus.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat mengaku telah mengajukan cetak biru atau blue print terkait pembangunan rumah sangat murah ini sebanyak 100 ribu unit. Ketentuannya dapat dicicil di bawah Rp200 ribu per bulan. Pembangunan nantinya melibatkan Perum Perumnas, dengan konsekuensi penambahan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation).’’Untuk PSO, sementara saya tidak komentar dulu,’’ tambah Agus.

Selain memperhatikan kelanjutan program pro rakyat SBY-Boediono, Kemenkeu saat ini juga memperhatikan masalah terlantarnya sekitar 63 tower rumah susun sederhana yang kondisinya masih terbiarkan kosong disekitar wilayah Jabodetabek dan Surabaya.