Rumah Tangga Juga Berperan Dalam Mengawasi Pangan

Politikus PPP ini menjelaskan, ada beberapa catatan dari Komisi IX pertama, diharapkan pembinaan terhadap KUKM atau pelaku yang membuat bahan makanan itu dilakukan secara masif. Jangan sampai makanan ini sampai ke konsumen kemudian baru dilakukan pembinaannnya karena akan merugikan semua pihak.
Kedua, koordinasi yang dilakukan selama ini lebih ditingkatkan. “Hari ini memang dari Perindustrian tidak datang, kita berharap bahwa seluruh SKPD terkait ini harus lebih intensif lagi melakukan koordinasi agar tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing itu bisa dilaksanakan secara paripurna,” jelasnya.
Dia menambahkan, dampak menkonsumsi makanan terhadap kesehatan itu lebih kepada masalah penyimpanan, jadi bukan pembuatannya. "Tadi kita lihat bahwa tenggang waktu untuk penyimpanan itulah salah satu penyebab terjadinya dampak yang diderita oleh masyarakat," ujar politisi Dapil NTB tersebut.
Penyalahgunaan obat-obatan seperti remadol dan lain sebagainya ini juga menjadi perhatian khusus tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia. Ini menjadi catatan khusus bagi Komisi IX untuk diperhatikan.
“Karena itu Komisi IX sekarang juga sedang melakukan komunikasi dengan Komisi X agar informasi-informasi ini menjadi salah satu bahan edukasi di pendidikan anak-anak kita. Mereka harus mulai paham, mereka harus tahu kemudian menghindarkan pemakaian tersebut,” jelas Ermalena.(adv/jpnn)
Balai Besar POM Mataram sudah melakukan kerja sama selama ini dengan Komisi IX DPR dan juga melakukan langsung sosialisasi pembinaan terhadap KUKM.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan