Saatnya Indonesia Berubah

Prabowo Subianto, lawan yang kalah dalam Pemilu merajuk dengan menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan. Pakar hukum dan politik berdebat selama berminggu-minggu, melempar pertanyaan apakah dia melanggar undang-undang pemilu?

Apakah ini jelas berarti dia tidak menerima hasil rekapitulasi? Sangat disayangkan jika Prabowo –yang maju dengan gaya militernya- justru meniup kesempatannya untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Dia bahkan bisa menjadi negarawan senior dan kekuatan yang besar bagi nasionalis-konservatif di Indonesia.

Namun drama yang sudah dicipta seharusnya tidak lantas mengesampingkan apa yang sudah Jokowi dan Indonesia raih sejauh ini.

Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, "wong cilik" ini telah terpilih menduduki jabatan tertinggi di Republik ini.

Indonesia sekarang –dalam sejarahnya- sedang merayakan egalitarianisme republik yang revolusioner dikemas melalui UUD 1945, tak lupa juga para pahlawan reformasi yang menandai kejatuhan Soeharto.

Indonesia sekarang bisa dengan lantang berucap bahwa negara mereka telah memenuhi janji pasal 28D (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Tapi sinyal-sinyal demikian -serta mandat Jokowi sebagai Presiden RI- bisa saja terbuang sia-sia jika Indonesia mengulang kembali "hal yang sama" seperti sebelumnya.

Pemilihan umum –tidak peduli seberapa penting dan krusialnya itu- tidak akan bermakna banyak jika tidak dibarengi dengan "Revolusi Mental" (atau pergeseran paradigma) dalam budaya politik Indonesia.

Pemilu 2014 kali ini telah menyingkap bahwa agama vs sekuler, pembangunan vs warga sipil, Jawa vs non-Jawa tidak benar-benar teredam dan justru lubangnya makin melebar.