Sahroni: Pemberantasan Narkoba tidak Boleh Parsial

Sahroni: Pemberantasan Narkoba tidak Boleh Parsial
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi keberhasilan aparat menangkap kapal berbendera Singapura Sunrise Glory yang menyeludupkan satu ton sabu-sabu ke Indonesia melalui jalur perairan Batam, Kepulauan Riau. Empat warga asing turut diamankan.

Menurut Sahroni, penangkapan ini membuktikan sinergitas pemberantasan narkoba tidak hanya antara sesama penegak hukum. Namun, juga bersama dengan TNI AL sebagai penjaga kedaulatan Indonesia.

“Penangkapan kapal Sunrise Glory ini membuktikan sinergitas untuk menggagalkan penyelundupan narkoba telah berjalan baik," kata Sahroni, Minggu (11/2).

Sahroni menekankan sinergitas antara instansi terkait yang berwenang terhadap palanggaran hukum di laut seperti BNN, Polri, Bea Cukai dan TNI AL sangat penting mengingat luasnya perbatasan Indonesia dengan panjang mencapai 99 ribu kilometer.

Sahroni mengatakan pencegahan narkoba ke Indonesia memang tak boleh dilakukan parsial. Hal ini dikarenakan panjang perbatasan yang memunculkan banyaknya jalur tikus.

“Banyaknya jalur tikus yang jumlahnya mencapai ribuan bahkan belasan ribu dimanfaatkan penyeludup untuk memasukkan narkoba ke Indonesia," jelasnya yang ikut menemani Ketua DPR Bambang Soesatyo ke Batam saat memantau keberhasilan aparat menggagalkan satu ton sabu-sabu.

Dengan adanya sinergitas, menurut Sahroni, kelemahan khususnya dalam hal sumber daya manusia dan sarana seperti kapal cepat atau persenjataan dapat saling melengkapi. “Apalagi Presiden Joko Widodo telah menekankan tak boleh ada ego sektor dalam pemberantasan narkoba,” ujar politikus Partai Nasdem ini.

Menurut dia, sinergitas itu sangat penting mengingat para penyeludup narkoba akan menggunakan peralatan yang semakin canggih.
Sahroni sependapat dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa penyeludup narkoba harus dihukum mati karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

Sahroni menekankan sinergitas antara instansi terkait yang berwenang terhadap palanggaran hukum di laut seperti BNN, Polri, Bea Cukai dan TNI AL sangat penting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News