Said Abdullah DPR: Jangan Jadikan Orang Miskin Aset Elektoral
Sebab kebijakan dan anggarannya harus sepersetujuan DPR. Bansos sebagai alat negara agar rakyatnya terentas dari kemiskinan dan menjadi lebih berdaya.
“Itulah sebabnya di dalam paket-paket bansos beragam rupa program, selain bantuan uang tunai, beras, tetapi juga beasiswa dan uang prakerja serta kartu Indonesia sehat,” ujar Said.
Lebih lanjut, Said mengatakan orksetrasi kebijakan ini dimaksudkan agar rakyat miskin tidak semata-mata di kasih uang dan sembako, tetapi diberikan akses atas pemerliharaan kesehatan.
Sebab dengan tubuh yang sehat mereka bisa produktif, anak-anaknya diberikan akses terhadap pendidikan.
Dengan pendidikan yang lebih baik, menurut Said, kelak mereka punya kecakapan sehingga bisa berbuat produktif dan berpenghasilan yang lebih baik daripada orang tuanya.
Hal ini adalah proses yang panjang, tidak cukup diguyur bansos setahun lalu mereka menjadi tidak miskin semua.
“Saya sungguh sedih ketika kebijakan teknokratis yang mulia dari negara kemudian diprivatisasi oleh Bapak Presiden dan sebagian menterinya, seolah-olah budi baik mereka,” ujar Said.
Terus terang saja, kata Said, melonjaknya anggaran bansos Rp 496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan.
Said Abdullah mengingatkan jangan jadikah rakyat miskin sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah-olah tampil bak robin hood membagi-bagi bansos.
- Zulhas Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Bukan Didasari Bansos, PDIP Singgung Putusan MK
- Zulhas Sebut Prabowo-Gibran Dipilih karena Dicintai Rakyat, Bukan Bansos
- Begini Efek Bansos terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Kemensos Luncurkan Aplikasi Cek Bansos untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
- Said Abdullah Bicara Soal Arah Politik PDIP Pascaputusan MK
- Sampaikan Dissenting Opinion, Saldi Isra Anggap Dalil Politisasi Bansos Beralasan Hukum