Saran Ahli Dalam Negeri Dicueki, Lebih Percaya Negara Lain
jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah ahli dari berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia konsisten menyelenggarakan diskusi tentang berbagai masalah bangsa dan negara hingga merumuskan jalan keluarnya.
Hanya saja, rumusan tersebut tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut dikatakan Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI), Fithra Faisal Hastiadi, di gedung Dewam Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Rabu (25/6).
"Jadi jangan dinilai kami-kami ini tidak memikirkan jalan keluar berbagai masalah bangsa. Banyak saran yang telah disampaikan. Tapi sama sekali tidak dipakai oleh pemerintah. Dalam banyak hal, pemerintah lebih percaya kepada saran negara lain," kata Fithra Faisal Hastiadi.
Di sektor pertanian misalnya, menurut Hastiadi semua penelitian perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sektor pertanian harus menjadi unggulan di Indonesia karena masalah ketersediaan pangan merupakan tiang utama kedaulatan bangsa.
"Tapi pemerintah meresponnya dengan mengimpor semua peralatan pertanian dari semua negara. Mestinya skala prioritas pertanian adalah investasi, bukan mengimpor peralatan pertanian," ungkapnya.
Demikian juga masalah pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang jadi buruh di luar negeri. Mestinya kata Hastiadi, jalan keluar terbaiknya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia dan menghentikan pengiriman TKW yang tidak punya keterampilan.
"Kalau tetap meloloskan TKW un-skill, sama saja dengan memelihara masalah," imbuhnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Sejumlah ahli dari berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia konsisten menyelenggarakan diskusi tentang berbagai masalah bangsa dan negara
- PPPK 2021 Terima SK Kenaikan Berkala, Sisa P1 Menangis Pilu
- Menko Airlangga: Indonesia Jadi Negara Berkekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia
- Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Nirina Zubir Tuntas, Irwan: Ini Simbol Keadilan Hukum
- Jampidsus Dilaporkan ke KPK, Kejagung Merespons Begini
- Soal Polemik Tapera, Herman Khaeron Beri 2 Catatan, Silakan Disimak
- Tokoh OPM Serukan Deklarasi Zona Damai demi Meredam Permasalahan