Saudi Bantah Minta Maaf
Sabtu, 25 Juni 2011 – 06:01 WIB
Terkait dengan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi masuknya TKI dengan jalur ilegal. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, cara untuk mencegah adanya TKI ilegal itu dengan menempatkan satuan tugas (satgas) di bandara.
Antara lain dari unsur Polri, Imigrasi, dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). Pengawasannya oleh Kemenakertrans dan Kemenlu. "Mulai Agustus stand by. Pokoknya nggak boleh ada TKI ke Saudi," tegasnya.
Saat ini, lanjut dia, yang dipercepat adalah penyelesaian MoU dengan Arab. Selain itu juga menata PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). "Saya cenderung memperkecil jumlah PPTKIS dari 500 jadi setengahnya sajalah. Biar gampang diawasi," cetus Muhaimin.
Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah antisipasi TKI ilegal yang masuk ke Arab Saudi dengan alasan ibadah umroh atau haji. Termasuk mereka yang berstatus overstay. Itu terkait dengan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab. "Bentuk antisipasinya kami sedang menyusun bersama Menkum HAM," katanya.
JAKARTA - Polemik penyelesaian kasus hukum pancung yang menimpa Ruyati, TKI asal Bekasi, makin berliku. Kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty
BERITA TERKAIT
- Prancis Dukung ICC Tangkap Pimpinan Israel dan Hamas
- Iran Mulai Menyelidiki Kecelakaan Helikopter Presiden Ebrahim Raisi
- Kematian Presiden Iran Berpotensi Menyolidkan Kubu Konservatif
- Pengadilan Kriminal Internasional: Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang
- Ayatollah Khamenei Tunjuk Langsung Presiden Baru Iran Pengganti Almahrum Raisi
- Presiden Iran Ebrahim Raisi Dipastikan Tewas dalam Kecelakaan