SBY Diminta Klarifikasi Intervensi Aparat di Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memastikan Pemilihan Presiden (Pilpres) terselenggara dengan baik. Pesta demokrasi lima tahun itu harus berlangsung jujur, adil dan damai.

Permintaan ini disampaikan  Pengamat Politik Margarito Kamis menyikapi kisruh yang terjadi pada pemungutan suara yang digelar di Hong Kong.

"Kasus di Hong Kong harus menjadi perhatian. SBY harus memastikan Pilpres berjalan jurdil dan damai. SBY harus mendesak KPU untuk memastikan kepada kita bahwa mereka bisa menyelenggarakan pilpres ini dengan baik," kata Margarito, Selasa (8/7).

Sementara itu, Peneliti dari Poins Karel S meminta pemerintah harus mengklarifikasi isu adanya intervensi aparat penegak hukum dan negara menggiring pemilih untuk mencoblos pasangan Capres tertentu di masa tenang dan pemilihan di luar negeri.

"Intervensi politik maupun taktis, justru akan menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit. Dimana capres yang dirugikan atau kalah nantinya akan berdalih bahwa pemerintah telah bertindak di luar kewenangannya dan mendukung salah satu capres. Karena itu pemerintah harus klarifikasi isu yang beredar itu," katanya.

Diingatkannya, ranah pilpres adalah milik KPU dan Bawaslu. Pemerintah  mem-back up segala tindakan yang sesuai dan proporsional dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan aturan undang-undang.

Ditambahkannya, netralitas TNI/ Polri  itu harga mati dan apabila ada indikasi penyimpangan maka dilaporkan saja ke Panglima TNI.

"Jadi jangan hanya sekedar melempar isu soal kecurangan tapi kurang bukti atau tak mau melaporkan kepada Panglima TNI. Semua informasi harus diklarifikasi sehingga tdk sekedar menjadi bubble information. Apalagi informasi yang bersifat sensitif. Ini bisa mempengaruhi psikologi pemilih akar rumput nantinya," pungkasnya.