SBY Harus Pertimbangkan Ganti Menkeu

JAKARTA— Penolakan anggota komisi XI DPR RI terhadap kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang datang mewakili pemerintah untuk membahas APBN-P 2010, Senin (12/4), menurut pengamat politik Prof Dr Maswadi Rauf, sudah diprediksi sejak awal. Meski ‘selamat’ dari aksi boikot di Badan Anggaran beberapa waktu lalu, namun posisi Sri Mulyani yang dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap bailout Century sesuai hasil Pansus, dikatakan sebagai bukti memanasnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif.

"Dengan keluarnya surat mandat dari Presiden, dengan menambah tim-nya untuk membahas APBN-P di dewan, menandakan bahwa Presiden juga sudah memahami situasi yang sulit dan rumit ini. Presiden sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau sudah begini (akhirnya terbukti boikot), sepertinya Presiden sudah harus mempertimbangkan mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof Dr Maswadi Rauf pada JPNN.

Secara politis, SBY kata Maswadi saat ini dihadapi pada pilihan dilematis. Pada satu sisi, mempertahankan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dinilai sebagai bentuk pembelaan nyata SBY yang telah menyatakan bahwa bailout yang dilakukan pada Bank Century sudah benar. Namun pada sisi lain, gelombang penolakan secara politis di legislatif, membuat eksekutif (pemerintah) tidak bisa membahas APBN-P secara maksimal dan aman.

"Saat ini situasi antara legislatif dan eksekutif ini kan sudah memanas. Keduanya merupakan pilihan sulit bagi Presiden. Bagaimanapun, secara hukum Sri Mulyani ataupun Boediono belum dinyatakan bersalah. Tapi kalau penolakan terus mengancam APBN-P, maka Presiden secara moral juga punya tanggungjawab pada rakyat. Salah satunya dengan mengganti Sri Mulyani sesuai permintaan legislatif yang mewakili sebagian besar suara rakyat. Presiden tidak bisa terus-terusan membela Sri Mulyani," kata Maswadi.