SBY Keluarkan 7 Instruksi di Masa Transisi

Instruksi kedua SBY adalah agar untuk sementara tidak ada pergantian pejabat-pejabat setara eselon I  kementerian/lembaga serta pejabat teras di TNI/Polri hingga Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berakhir. Hak itu diserahkan sepenuhnya pada Jokowi. Kecuali, pejabat tersebut memasuki masa pensiun.

Instruksi ketiga SBY juga masih menyangkut jabatan. Hanya saja hal itu terkait posisi-posisi strategis di BUMN agar tidak dirombak hingga pemerintahan baru nanti.

Intruksi keempat adalah pemilihan perangkat pembantu presiden yang bersentuhan langsung dengan keseharian kerja kepala negara. SBY mengingatkan agar pemilihan perangkat pembantu kepresidenan dilaksanakan oleh Jokowi sesuai aturan yang berlaku.

"Apabila Pak Jokowi menginginkan seseorang, boleh saja, tapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan TNI/Polri dan tetap mengikuti seleksi. Itu harus. Organisasi akan senang karena dihormati. Kemudian, putusan dan penetapan kita serahkan pada presiden dan wapres terpilih," imbuh Presiden.

Instruksi kelimanya adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk kegiatan internasional jangka pendek bagi Jokowi. Dipastikan ada 14 pertemuan internasional yang akan dihadapi Jokowi setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI 2014-2019.

"Ada tugas dari pemerintah sekarang untuk persiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden mendatang. Andaikata harus diperbaiki, kami persilakan," sambungnya.

Instruksi keenam adalah hal yang saat ini paling disoroti SBY, yaitu menyangkut penghentian tender pengadaan kendaraan dinas untuk Kabinet Jokowi-JK. Presiden nampaknya gerah dengan tudingan publik yang menyebut ada pemborosan yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara selaku pelaksana tender mobil menteri.

SBY pun setuju langkah Mensesneg Sudi Silalahi menghentikan tender pengadaan mobil menteri setelah melihat banyaknya isu dan tudingan yang berkembang. Selanjutnya, urusan mobil dinas menteri itu juga diserahkan ke pemerintahan mendatang.