SBY Sebaiknya Berhenti Curhat dan Mulai Bantu Jokowi Cari Solusi untuk Jiwasraya

SBY Sebaiknya Berhenti Curhat dan Mulai Bantu Jokowi Cari Solusi untuk Jiwasraya
Pak Jokowi dan Pak SBY. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Permasalahan yang melilit PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Itu jika pemerintah memang mau serius menyelesaikannya. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah benar. Yakni, dengan melakukan audit secara menyeluruh.

"Kita juga mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil-alih penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya ini," tegas Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman, Jumat (27/12) di Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini juga mengurai harapannya agar pemerintah mampu memgindentifikasi permasalahan gagal bayar Jiwasraya ini secara utuh dan komprehensif. Di sisi lain, Maman juga yakin pihak kejaksaan akan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. Termasuk potensi penyelewengan sekitar Rp13 triliun yang diduga dilakukan oleh dewan direksi PT Asuransi Jiwasraya yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumya.

"Jangan ragu. Pihak kejaksaan harus bersikap tegas," Maman Abdurrahman menegaskan.

Sebagaimana ramai diberitakan, kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah itu, PT Asuransi Jiwasraya, membuat prihatin Presiden Joko Widodo. Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Menurut Jokowi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah berat. Presiden menyerahkan tanggungjawab penyelesaiannya kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Jokowi menegaskan bahwa persoalan gagal bayar Jiwasraya yang sudah dialami sejak tahun 2006 tersebut, dalam tiga tahun terakhir terus dikejar penyelesaiannya. Dari koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sudah diperoleh solusi atau jalan keluarnya.

Berkaitan dengan aspek kriminal, alternatif penyelesaiannya sudah masuk ke ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks itu, sebagaimana dikemukakan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi.

Permasalahan yang melilit PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Itu jika pemerintah memang mau serius menyelesaikannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News