SBY Setuju TNI Punya Hak Pilih

CIANJUR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju terhadap  wacana prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu). Hanya, hak berdemokrasi itu baru diberikan bila sudah tidak ada lagi kekhawatiran ketidakkompakan di tubuh TNI.

"Kalau saya, manakala sudah tidak ada lagi hambatan atau permasalahan, apakah yang mengganggu kekompakan dan lain-lain, maka suatu saat TNI akan diberi hak-haknya agar bisa ikut menyuarakan suaranya. Kita lihat apakah sudah tepat untuk 2014 mendatang," kata presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (18/6).

SBY menjelaskan, jika bicara hak asasi, hak politik TNI tidak boleh  dikebiri atau dicabut. Dalam praktik di negara lain, menurut SBY, anggota  militer bisa ikut memilih dalam pemilu. SBY mengakui, pada waktu lampau, ada kekhawatiran jika prajurit TNI ikut memilih, akan terjadi pengotak-kotakan atau perpecahan di tubuh militer. "Apalagi semua punya senjata, lantas dianggap mengganggu kekompakan, keutuhan, dan bahkan keamanan ketika harus mengamankan pemilu itu," papar SBY.

     

Namun, menurut dia, saat ini yang menentukan hak pilih TNI pada 2014 adalah undang-undang. Dengan demikian, hal itu bergantung kepada keputusan pemerintah dan DPR. "Tentu pada saatnya akan menjaring pendapat rakyat, akan mendengarkan pendapat kalangan TNI sendiri. Kemudian, akan dirumuskan apakah pada 2014 TNI menggunakan hak pilihnya atau masih seperti 2009. Kita lihat saja," tuturnya. Sebelumnya, wacana hak pilih TNI pernah kembali diungkapkan Panglima TNI?Djoko Santoso.