Sebagian Guru Jadi Objek Produk KKN Pejabat

Mereka diangkat lewat proses bypass alias produk politik. Calon kepala daerah memberikan janji-janji dan sebagai balasannya diangkat menjadi guru honorer kemudian di-PNS-kan.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya semua data asal guru PNS. Makanya saya tidak setuju bila pemerintah masih mem-PNS-kan guru honorer yang proses rekrutmennya nyata-nyata KKN," tegasnya.

Kalaupun mau diangkat, lanjut Indra, harus lewat tes. Jangan sampai guru honorer mendapatkan kursi CPNS dengan alasan sudah menua di sekolah.

"Sayang sekali UKG tidak lagi dilakukan. Padahal itu sangat baik untuk mengukur kualitas guru. Guru jangan hanya minta gaji tinggi tapi mengabaikan kualitas pendidikan," pungkasnya. (esy/jpnn)