Sedikit Kabar Baik dari Mendagri soal Rencana Pemekaran Papua

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Oh enggak (tidak termasuk moratorium), beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja," kata Tjahjo kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/9).
Rencana pemekaran wilayah itu terungkap setelah perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Atas keinginan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Jokowi telah menyetujuinya. Jokowi menyebut tiga wilayah di Papua dan Papua Barat akan dimekarkan.
Namun, kata Tjahjo, pemerintah pusat berhati-hati untuk memekarkan tiga wilayah di Papau dan Papua Barat. Saat ini, pemerintah tengah mencari dasar hukum untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran," ungkap eks Sekjen PDI Perjuangan tersebut. (mg10/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat
Redaktur & Reporter : Adil
- Robert Kardinal Sebut Masyarakat Papua Kecewa dengan Pelaksanaan Pemekaran
- Mendagri Tito Pidato di Global Security Forum di Qatar
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Mendagri Tito Didampingi Dirjen Bina Adwil Terima Menlu Denmark
- Wagub Jabar Kecewa Bupati Indramayu Lucky Hakim Tak Taat Aturan
- Mendagri Minta Pemkot Palembang Manjakan Masyarakat dengan Fasilitas Mirip Singapura