Semoga GNPF Aktif Kejar Dugaan Sandi Beri Mahar ke PKS & PAN

Semoga GNPF Aktif Kejar Dugaan Sandi Beri Mahar ke PKS & PAN
Calon Wakil Presiden 2019-2024 Sandiaga Uno mengikuti tes kesehatan di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Muradi menyatakan, masyarakat harusnya aktif mempertanyakan kebenaran dugaan tentang Sandiaga S Uno memberi mahar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing Rp 500 miliar demi tiket calon wakil presiden (cawapres). Alasannya, masyarakat tentu dirugikan akibat patgulipat berbau duit dalam penentuan cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Muradi mencontohkan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ulama selama ini getol menyodorkan nama pemuka agama sebagai cawapres untuk Prabowo. Bahkan, ijtimak GNPF Ulama merekomendasikan nama Ustaz Abdul Somad dan Habib Salim Segaf al-Jufri sebagai bakal cawapres bagi ketua umum Gerindra itu.

"GNPF bahkan sampai menggelar ijtimak ulama dan tokoh nasional, mereka bersedia capek-capek bekerja dan menghasilkan rekomendasi. Tapi tetap saja yang dipilih sebagai cawapres di luar nama yang mereka usulkan," ujar Muradi kepada JPNN, Senin (20/8). 

Pengajar di Universitas Padjadjaran Bandung itu menegaskan, sikap aktif mempertanyakan kebenaran informasi tersebut sangat penting. Sebab, bukan tidak mungkin ketika memilih diam lantas diartikan menerima begitu saja keputusan menduetkan Prabowo - Sandiaga.

"Padahal, mereka-mereka ini yang bekerja keras sejak beberapa tahun belakangan. Makanya, dalam hal ini saya katakan mereka yang paling dirugikan. Jadi, mereka harus bersuara," ucapnya. 

Muradi juga mengkhawatirkan masyarakat akan menganggap lumrah dugaan mahar yang diungkap oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief itu. "Pada akhirnya orang mungkin akan melupakannya, karena akan dianggap obrolan politik biasa," pungkas Muradi.(gir/jpnn)


Dugaan mahar untuk PKS dan PAN dalam penentuan Sandiaga S Uno sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto akan merugikan masyarakat.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News