Semoga KPK Segera Perjelas Status Papa Novanto di Kasus e-KTP
jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengintatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlama-lama dalam mengusut dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kongkalikong terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jika memang sudah ada cukup bukti, maka sebaiknya KPK segera menetapkan ketua umum Golkar itu sebagai tersangka.
"Kalau KPK memang betul-betul independen, tolonglah kalau sudah dapat bukti yang cukup segera saja tetapkan (Novanto, red) sebagai tersangka," ujar Doli di Jakarta, Sabtu (15/7).
Menurut Doli, Golkar tentu tak mau terus-menerus tersudut karena ketua umumnya diduga terlibat korupsi e-KTP. Karena itu, jika kelak KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka maka hal itu menjadi penting untuk memulihkan citra Golkar.
Sebaliknya, jika memang KPK tidak memiliki bukti yang cukup, Doli meminta lembaga antirasuah itu agar berhenti mengusut Novanto dan menyatakannya tidak
"Tapi kalau KPK belum punya bukti, kenapa kemarin namanya disebutkan (pada persidangan kasus korupsi e-KTP mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, red). Harusnya kalau tidak ada indikasi, tidak ada alat bukti, jangan dikasih tahu ke publik," ucapnya.
Doli mengaku sejak awal sudah mengingatkan partainya agar mencopot Novanto dari kursi ketua umum. Sebab, efek kasus e-KTP yang menyeret Novanto bisa berdampak buruk pada Golkar ke depan.
KPK sebelumnya meminya keterangan Setnov -panggilan akrab Novanto- sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Jumat (14/7) kemarin. Dia diperiksa sekitar enam jam sebagai saksi bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi tersangak e-KTP.(gir/jpnn)
Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengintatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlama-lama dalam mengusut dugaan keterlibatan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- BSN Partai Golkar Optimistis Capai Target 70 Persen di Pilkada 2024
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya