Seniman Sumbar Minta Gubernur Ganti Kadisbudpar

Seniman Sumbar Minta Gubernur Ganti Kadisbudpar
Seniman Sumbar Minta Gubernur Ganti Kadisbudpar

Sekadar diketahui, kisruh ini berawal ketika Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) mewakili Sumbar pada Festival Nasional Teater Tradisional 2014 di Jakarta, 13-18 Juni lalu.

KSNT berhasil meraih penghargaan sebagai Grup Penampil Terbaik. Hanya saja, prestasi itu tak sepenuhnya bisa dinikmati para seniman yang berkreativitas di grup yang dikelola swadaya tersebut. Biaya produksi sebesar Rp 10 juta (setelah potong pajak jadi Rp 8 juta) yang diberikan panitia penyelenggara kepada KSNT, dipotong sebesar Rp3 juta oleh Kepala Seksi Seni dan Film Bidang Seni dan Nilai Budaya Disbudpar Sumbar Anita Dikarina.

Hal tersebut diungkapkan pimpinan KSNT Mahatma Muhammad dalam rilis yang dikirim ke Padang Ekspres, Kamis (26/6) lalu.
Ketika dikonfirmasi Padang Ekspres soal itu, Anita Dikarina mengatakan, uang yang diambilnya tersebut, sudah sesuai kesepakatan sejak awal.

"Sejak kami menunjuk KNST menjadi wakil Sumbar pada festival tersebut, saya sudah jelaskan sedetil-detilnya kepada Atma. Termasuk soal kami tidak ada anggaran untuk ke festival tersebut, dan dua orang pendamping akan dibiayai dari anggaran biaya produksi tersebut. Dan Atma ketika itu sepakat. Uang itu bukan sebagai pengganti biaya transportasi. Sebab, biaya transportasi Padang-Jakarta (PP) dan akomodasi selama di Jakarta sudah dibiayai panitia. Jadi itu uang saku," jelasnya.

Kepala Disbudpar Sumbar Burhasman Bur ketika dihubungi terpisah ketika itu mengaku pemberian sanksi terhadap anggotanya yang bermasalah merupakan soal internal. "Untuk apa diumumkan. Itu urusan kepegawaian. Dalam ketentuannya, tak ada kewajiban untuk mengumumkannya," jelasnya menanggapi tuntutan KSNT.

Lebih jauh Burhasman mengakui, apa yang dilakukan bawahannya dengan memotong biaya produksi itu adalah sebuah kesalahan. "Saya juga sudah perintahkan, untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi saya dengar, mereka (KSNT) tidak mau menerimanya lagi. Jadi maunya apa? Kalau soal sanksi, itu soal internal. Untuk apa diumumkan?" ujarnya. (d)

PADANG - Setelah meminta kejaksaan turun tangan dalam kasus pemotongan uang produksi seniman, kini gubernur juga diminta memanggil dan memberikan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News