Sentil Rezim Jokowi, Irwan Fecho: Niat Berhemat tetapi Juga Ujungnya Gagal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI H Irwan mendoakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus belajar dari perkembangan pandemi virus corona (Covid-19) setiap hari.

Hal ini disampaikan politikus yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu, merespons kebijakan pengendalian transportasi secara lebih ketat dengan menghentikan operasional penerbangan domestik maupun internasional di zona merah covid-19.

"Kita doakan pemerintah terus belajar dari tiap hari perkembangan kejadian covid-19. Tentu sudah sangat terlambat. Banyak yang meninggal. Biaya pun tetap banyak keluar. Niat berhemat untuk tetap bisa fokus ekonomi juga ujungnya gagal," ucap Irwan pada Jumat malam (24/4).

Irwan pun menyoroti kelemahan dari keputusan Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah pengendalian corona. Secara filosofis, kebijakan itu punya kelemahan karena hanya bersifat pembatasan dan tergantung skala kasusnya, sehingga agak pragmatis dalam pelaksanaannya.

"Beda halnya jika karantina wilayah atau lockdown, maka filosofisnya jelas bukan pengendalian tetapi penghentian semua aktivitas transportasi. Tidak ada wilayah abu-abu. Intinya dihentikan. Tetapi semua biaya hidup masyarakat dijamin selama penghentian aktifitas," tegas legislator asal Kalimantan Timur ini.

Nah, wasekjen DPP Partai Demokrat ini mendoakan rezim ini bisa belajar dari perkembangan kasus ini setiap harinya untuk mengambil kebijakan yang tepat dan terukur. Selain itu, aspirasi masyarakat juga perlu didengar supaya pengendalian virus corona berjalan efektif.

"Selama pemerintah mau mendengarkan suara rakyat. Pelan-pelan covid-19 bisa kita hentikan. Saat ini bandara-bandara, pelabuhan dan terminal sudah mulai dihentikan. Perlakuan daerah zona merah mulai diketatkan. Memang berliku-liku jalannya. Ujungnya juga karantina wilayah solusinya," jelas Irwan.

Namun pihaknya mengajak publik untuk tidak lagi berdebat mengenai status PSBB atau lockdown. Tetapi pemerintah tidak boleh melupakan masyarakat yang betul-betul terpukul oleh pandemik covid-19, maupun setiap kebijakan yang diambil untuk mengendalikannya.