Sentilan Keras Dedi Mulyadi ke Lucky Hakim: Bahagiakan Anak Tak Perlu ke Jepang

Misalnya, lanjut Dedi, apa saja yang perlu dibenahi di Indramayu selain infrastruktur, adalah penyapu koin di jalan arteri pantura, dan ini harus dicari rumusan bagaimana agar masyarakat berhenti dari kegiatan berbahaya tersebut.

"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.

Terkait dengan masalah liburan Lucky Hakim, dia menegaskan bahwa cuti pejabat negara sudah ada surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang harus dipatuhi.

Untuk proses selanjutnya dari permasalahan Lucky Hakim, kata dia, adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian, pihaknya akan bersikap menunggu hasil pemeriksaan kementerian, termasuk soal sanksi.

"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini," ujarnya.

Diakuinya memang agak berat, misalnya diberhentikan selama 3 bulan, dan selama itu dijabat oleh wakilnya. Setelah itu, kembali lagi.

"Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," tutur Dedi.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberikan klarifikasi terkait dengan polemik perjalanannya ke Jepang yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan aturan perjalanan kepala daerah pada hari kerja.