Sertifikasi Usaha Pariwisata Terkendala Biaya Auditor
’’Biasanya yang belum itu mereka yang pindah ke tempat kerja baru dan waktunya memperbarui sertifikat. Masa berlaku sertifikat itu tiga tahun,’’ katanya.
Sertifikasi penting, terutama persaingan dengan negara lain. Sumber daya manusia Indonesia dinilai tidak kalah dengan luar negeri.
Bahkan, permintaan tenaga kerja di bidang pariwisata di luar negeri juga tinggi.
’’Ada hotel dari Arab Saudi yang meminta rekomendasi tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di sana. Jadi, sebenarnya kualifikasi yang dimiliki tenaga kerja Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional,’’ papar Nanik.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Mochamad Soleh menuturkan, perkembangan sertifikasi tenaga kerja di bidang perhotelan cenderung lambat.
Kini ada sekitar 50 persen tenaga kerja yang sudah tersertifikasi. Bukan hanya tenaga kerja, sertifikasi untuk usaha hotel juga relatif lambat.
Tercatat baru separuh dari total hotel yang sudah menjalani sertifikasi usaha.
’’Lambatnya kegiatan sertifikasi karena secara industri kondisi perhotelan dan restoran sedang lesu. Ditambah tidak adanya insentif dari pemerintah untuk mendukung kegiatan sertifikasi,’’ jelasnya. (res/c15/sof/jos/jpnn)
SURABAYA – Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata di daerah terkendala masalah nonteknis. Hingga kini, baru sekitar 20 persen usaha yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ralali Food Venture Rilis Makanan Tanpa Pengawet yang Bisa Bertahan Setahun
- Berburu Keping Oreo Pokemon Mew, Hadiahnya Traveling ke Jepang
- Cetak Laba Rp 15,98 Triliun Pada Triwulan I 2024, Mayoritas Analis Rekomendasikan Beli Saham BBRI
- Semester I 2024: Pertamina Hulu Energi Catatkan Kinerja Cemerlang
- RUPST 2024 BRI Insurance Laporkan Kinerja Positif
- BRI & E9pay Perkuat Kolaborasi Layanan Finansial Bagi PMI di Korsel