Setelah Kejadian Manokwari, Amnesty Minta Jokowi Prioritaskan Penegakan HAM
Selasa, 20 Agustus 2019 – 20:45 WIB
Hal itu tercermin dalam pidato kenegaraan Jokowi saat sidang tahunan MPR, pada 16 Agustus 2019. Di akhir pidatonya, Jokowi menekankan isu pemindahan ibu kota dan tidak mencantumkan penegakkan HAM.
"Presiden jauh lebih berambisi meninggalkan namanya sebagai presiden atau orang yang berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta," terang dia.(mg10/jpnn)
Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat berharap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan politik putar balik setelah munculnya kejadian kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Jokowi Bakal Menonton Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Kamar: Menang, Insyaallah
- Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Terima Penyerahan Peta Jalan Aksesi dari OECD
- Jokowi Resmikan 5 Inpres Jalan Daerah NTB