Setop Penjualan Gas Murah Ke China

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi mengatakan negara harus menghentikan penjualan gas murah ke China. Alasannya, terjadi kerugian senilai Rp 500 triliun per tahun karena penjualan gas murah tersebut.

"Di negara manapun tidak ada yang mengunci mati kontrak harga gas, termasuk di negara komunis sekalipun," kata Kurtubi dalam diskusi yang bertajuk  'Stop Penjualan Gas Murah ke Fujian China' yang diadakan oleh KAMERAD, di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut Kurtubi, jika gas dunia naik maka harga ekspor ke China juga naik. Kata dia, bukan malah mempertahankan harga murah yang berdampak pada kerugian negara.

Kurtubi lantas mendorong pemerintah membentuk tim independen yang kredibel dengan anggota yang dipercaya masyarakat internasional. Tugasnya, kata dia, menginvestigasi proses survei, pembangunan energi tangguh, hingga penjualan gas murah.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka dengan rekom ini Indonesia bisa bilang ke China, kalau tidak mau beli dengan harga yang kami tetapkan, maka penjualan gas akan dihentikan. Itu caranya kalau mau, dan kalau berani juga, saya juga bisa katakan, kalo ada pelanggaran maka China bisa kita sebut 'mencuri'," tegas Kurtubi.

Di tempat yang sama, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas Heru Setyadi mengatakan, kalau untuk mengubah kontrak penjualan gas ke China, harus ada kesepakatan antara kedua negara itu karena tidak mudah untuk mengubah kontrak tersebut.

"Asumsi untuk harga minyak, kita cari yang terbaik untuk negara, kontrak itu diubah harus dua belah pihak yang sepakat," katanya.

Diketahui pemerintah lebih senang menjual gas dari Papua ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga yang tidak sewajarnya. Penjualan gas ke China hanya USD 3,5 per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sementara harga yang dipatok untuk internasional sebesar USD 18 MMBTU, tapi harga jual gas di Indonesia sendiri USD 10 pe MMBTU. (awa/jpnn)