Sikap Komisi III Dianggap Tidak Negarawan soal Polemik RUU KPK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi (Lekhud) M Syamsul Rizal menilai sikap politik Komisi III DPR RI yang sepihak menentukan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunjukkan sikap sebagai negarawan.
"Kami tahu bahwa memang UUD 1945 mengamanatkan salah satu fungsi DPR sebagai pembuat UU, tetapi apa pun itu, lazimnya DPR harus mengomunikasikannya matang dulu dengan eksekutif, sebagai penyelenggara UU," kata dia dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Selasa (16/9).
Fungsionaris Partai Golkar Ini menjelaskan, dialektika penyelenggaraan negara dalam sistem presidensial yang menganut trias politika harus dijaga keseimbangannya. Sebab, posisi lembaga negara saat ini sama dan sejajar.
"Saya istilahkan bahwa legilatif dan eksekutif adalah mitra kerja yang memiliki satu tujuan adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," jelas dia.
Lebih lanjut, kata dia, dalam hal revisi UU KPK yang menjadi polemik saat ini, tidak bisa rakyat menuduh presiden yang melemahkan pemberantasan korupsi. Sebab, presiden sebagai penyelenggara UU bukan pembuat UU.
"Ada pengamatan politik saya yang berbeda dengan semua pihak bahwa yang perlu kami sikapi adalah urgensinya RUU KPK dibahas sepihak setelah ada beberapa oknum anggota DPR dari partai tertentu dicekal. Ini poin politik yang perlu jadi pertanyan kami semua dan saya minta semua pihak yang memberikan dukungan dalam penguatan KPK untuk menelusurinya," ujar Syamsul. (tan/jpnn)
Sikap politik Komisi III DPR RI yang sepihak menentukan revisi Undang-undang KPK bukan contoh negarawan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Korban Pelecehan Rektor Nonaktif UP Surati Komisi III dan Menkopolhukam
- DPRD Menilai Wacana Trem di Kota Bogor Terlalu Dipaksakan
- Revisi UU KPK Hingga Akali Aturan MK, Jokowi Dinilai Rakus Kekuasaan
- Sampaikan Komitmen Pemberantasan Korupsi, Anies Singgung Standar Etika di KPK
- Komisi III Ungkap Mekanisme Penggantian Firli Bahuri
- Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Bergerak: Tolak Nepotisme, Lawan Politik Dinasti