Sindir Cak Imin soal IKN, Bahlil: Cocok Jadi Wagub DKI Jakarta

Bahlil melanjutkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan.
Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.
“Di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” tuturnya.
Tidak hanya mewujudkan Indonesia sentris, pembangunan IKN juga disebut untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, di mana pemerataan ekonomi akan menjangkau seluruh pelosok negeri.
Untuk itux dia menegaskan kepada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari betul visi dan misi Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.
“Jadic keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas saja itu,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
"Itu kan pilihan saja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, bentar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana,“ ucap Cak Imin. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Bahlil Lahadalia menyindir keras Cawapres RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menolak pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tinjau Operasional PHM, Dorong Produksi Energi Nasional
- KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 5,45 T ke Pertamina Diputihkan, Bahlil Berkata Begini
- Bakal Pimpin PKB Bali, Ahmad Iman Sukri Diajak Cak Imin Sowan Kiai di Tapal Kuda
- Gus Imin Berhalalbihalal dengan Kiai Azaim dan Nyai Ju di Sukorejo
- Said Aldi Instruksikan Konsolidasi OKP Hingga ke Tingkat Bawah
- Hadirkan Pelaku Usaha Hingga Akademisi, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama