Sinyal Nyata Airlangga Hartarto dari Baliho Tolak Presiden 3 Periode
jpnn.com, JAKARTA - Spanduk bergambar Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyuarakan penolakan wacana presiden tiga periode mendapat respons dari pengamat politik.
Spanduk-spanduk berwarna kuning itu terpasang di sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO), seperti di JPO Matraman, JPO Halte Transjakarta Pasar Genjing, dan JPO denpan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai spanduk penolakan yang beredar dari pendukung Airlangga Hartarto itu menjadi sinyal kuat untuk maju pada Pilpres 2024.
"Penolakan wacana presiden tiga periode itu mengindikasikan kuatnya sinyal Airlangga akan nyapres pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Selasa (10/9)
Menurut dia, hal itu wajar dilakukan lantaran Partai Golkar memiliki kursi kedua terbanyak di DPR RI dan sejalan dengan keinginan petinggi partainya agar Airlangga Hartarto nyapres pada Pilpres 2024.
"Oleh karena itu, Golkar tentu tidak menghendaki presiden tiga periode. Golkar, khususnya Airlangga, akan melihat peluangnya untuk nyapres akan kecil bila presiden tiga periode menjadi kenyataan," lanjut dia.
Mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyatakan untuk membuka peluang Airlangga Hartarto maju dalam kontestasi orang nomor satu di Indonesia itu, maka Golkar akan berupaya menutup peluang wacana presiden tiga periode.
"Upaya tersebut tentu akan disambut elemen masyarakat yang pro-demokrasi," jelas Jamiluddin Ritonga.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai spanduk penolakan wacana presiden tiga periode dari pendukung Airlangga Hartarto menjadi sinyal kuat untuk ketua umum Partai Golkar itu maju dalam Pilpres 2024
- Bukan Ridwan Kamil, Golkar Jagokan Sosok Ini sebagai Bacagub DKI
- Jokowi dan Gibran Lagi Cari Rumah, Mau Merapat ke Golkar? yang Benar Saja
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029