Soal Kabinet, Jokowi Bakal Temui Ketua Umum Partai

jpnn.com - JAKARTA - Perancangan struktur kabinet atau kementerian hampir selesai. Karena itu Tim Transisi memastikan jika masa menyeleksi calon-calon menteri akan segera dimulai. Salah satu caranya untuk menyeleksi calon-calon menteri ini adalah berkomunikasi dengan para ketua umum partai. 

    
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, setelah berbagai program telah diusulkan Tim Transisi, selanjutnya masuk ke periode yang didominasi ruang politik. Salah satunya, politik kabinet dimana Jokowi-Jusuf Kalla harus mulai menetapkan siapa yang duduk dalam 34 kementerian tersebut. "Bagaimana nominasi-nominasi calon menteri tersebut," tuturnya. 
    
Namun, yang paling penting adalah interaksi antara Jokowi JK dengan para ketua umum partai untuk menyeleksi agar jumlah para calon menteri ini menjadi lebih kecil. "Lagi-lagi, keputusan akhir itu merupakan hak preogratif Jokowi. Yang jelas ruang politik akan segera dimulai," terangnya ditemui di rumah transisi kemarin.
    
Untuk partai-partai mana saja yang akan ditemui, dia menuturkan jika semua itu tentu merupakan kewenangan presiden dan wakil presiden terpilih. "Yang jelas, partai-partai pendukung dulu," ujarnya.
    
Terkait kabinet yang jumlahnya dipastikan 34 kementerian, dia mengatakan jika Jokowi-JK telah memastikan mendalami opsi 34 kementerian. Lalu, ada arahan dari presiden terpilih agar tidak mengutak-atik terlebih dahulu. "Nanti, ada pembicaraan internal antara Jokowi dan Jusuf Kalla," terangnya. 
    
Selain itu, lanjut dia, terkait struktur kabinet, Tim Transisi melalui kelompok kerja (Pokja) arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan telah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Anas. Pertemuan tersebut digelar pada Jumat (12/9) malam. "Pertemuan itu digelar selama 3,5 jam, kami diskusi soal arsitektur kabinet, dan reformasi birokrasi," ujarnya. 
    
Memang, lanjut dia, ada masukan dari Menpan dan RB, yakni soal adanya sembilan program reformasi birokrasi yang sedang dilakukan. "Ada juga empat rancangan undang-undang yang sedang digodok. Detilnya belum bisa diberitahukan," tuturnya.
    
Bagian lain, Deputi Tim Transisi Hasto Kritiyanto menerangkan bahwa struktur kabinet nantinya akan dipelototi pos-pos yang strategis. Rencananya, aka nada pos kementerian yang ditempati akademisi dan pos kementerian yang ditempati politisi. "Pos untuk potilisi ini karena sifatnya yang sangat poitis, seperti Menteri Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkumham)," paparnya. 
    
Contoh lainnya, pos untuk kementerian keuangan. Pos tersebut jika diamati membutuhkan sosok yang harus lepas dari kelompok manapun. "Tapi, punya kapabilitas yang baik," ujar Wakil Sekjend PDIP tersebut. 
    
Yang paling utama, Jokowi-JK akan membuat persepsi pemerintahan yang kuat dan kredibel. Bahkan, nantinya akan persyaratan agar menteri itu benar-benar sesuai harapan rakyat. Salah satunya, menteri tidak terlibat pencucuian uang. "Jokowi akan melakukan filter terhadap calon menteri," jelasnya.

Bahkan, filterisasi ini bisa dibilang semacam tender. Dimana, presiden dan wakil presiden terpilih akan mencari menteri yang terbaik. "Proses ini yang selama ini belum pernah dilakukan," terangnya. 
       
Sebelumnya, muncul gejolak saat Jokowi merencanakan menteri harus lepas dari partai. Partai yang paling kentara menolah rencana itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walau, pada akhirnya PKB melunak kalau menteri lepas dari partai. (idr)