Soal Kedaulatan Energi, Ini Saran Effendi Simbolon

Meski demikian, lanjut Effendi, ketersedian minyak bumi dan gas memiliki potensi kelangkaan yang tinggi. Untuk itu ia merekomendasikan upaya kerja sama internasional yang dilakukan bukan hanya pencapaian keuntungan semata, melainkan lebih diharapkan ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Ini sebagai antisipasi dini terhadap terbatasnya cadangan alami sumber energi nasional Indonesia," tambah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Selain itu, pria kelahiran 1 Desember 1964 ini juga mendorong pentingnya pengembangan konsep kedaulatan energi eksternal. Konsep tersebut menurutnya akan menciptakan rambu-rambu kedaulatan energi nasional. Rambu ini juga untuk memberikan perlindungan warga negara dari ancaman kelangkaan energi.

“Saya tawarkan konsep kedaulatan energi eksternal, karena pada dasarnya untuk membangun ketahanan energi diperlukan pengelolaan sumber daya energi yang lebih optimal," sarannya.

Ketika ditanya tim penguji mengenai apakah Indonesia perlu melakukan nasionalisasi atas kontrak karya perusahaan-perusahaan asing, Simbolon mengatakan hal itu sulit dilakukan di Indonesia.

“Di Indonesia susah sekali pemimpinnya mendapatkan mandat mutlak dari rakyat, sehingga susah sekali jika akan melakukan nasionalisasi. Kemungkinan terbesar hanya melalui divestasi. Itu cara lain untuk meningkatkan kedaulatan energi," ujar dia.

Dengan demikian, kata Effendi, tidak harus serta merta melalukan nasionalisasi, bisa dengan divestasi sekurang-kurangnya 51 persen saham agar bisa memegang kendali operasi. "Dan divestasi ini tidak harus secara gratis. Itu cara kita membangun kedaulatan energi," ujar Effendi MS Simbolon.

Sidang Doktor dihadiri antara lain Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono, Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Menlu Retno Marsudi, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua BURT Roem Kono, anggota komisi VII DPR Airlangga Hartarto, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo, Chairul Tanjung, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.(fas/jpnn)