Soal Konflik Wadas, Didik Mukrianto: Aparat Negara Dibayar Pakai Uang Rakyat

"Mulai dari pembuat kebijakan termasuk Pemprov Jawa Tengah semestinya tanggap saat membuat kebijakan dan perizinan yang dikeluarkan," lanjut Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat itu. 

Lantas, Didik melontarkan beberapa pertanyaan penting terkait permasalahan yang berujuk pada puluhan warga Wadas diamankan oleh pihak kepolisian. 

"Apakah masyarakat sudah dilibatkan dan diberikan ruang? Apakah kebijakan dan keputusan tersebut akan menimbulkan ekses atau dampak negatif atau kemanfaatan untuk masyarakat?" ujar Didik. 

Legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu menegaskan penting bagi pembuat kebijakan mendengar dan dijadikan pertimbangan sebelum mebuat keputusan.