Soal Konflik Wadas, Didik Mukrianto: Aparat Negara Dibayar Pakai Uang Rakyat

"Sebaliknya, aparat negara, aparat pemerintah, dan aparat penegak hukum juga harus arif, bijaksana dan memastikan semua bisa berjalan kondusif sebelum mengeksekusi kebijakan itu," pungkasnya. 

Didik juga menegaskan seharusnya semua pihak mendengarkan dan hormati hak-hak rakyat, serta tidak menganggap remeh aspirasi rakyat. 

"Jangan memperkosa rakyat dengan pendekatan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan saja. Jika terjadi penolakan dan dipaksakan, semestinya mereka sudah tahu apa akibatnya? Aparat negara ada karena rakyat, dibayar dengan uang rakyat. Tidakkah salah jika mereka dinilai melanggar hak-hak rakyat?" tegas Didik Mukrianto. 

Warga Wadas menolak penambangan batu andesit untuk proyek stategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016.