Soal Natuna, Pemerintah RI Tidak Boleh Tunduk Kepada Tekanan Asing

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarsah Fikarno mengatakan pemerintah RI tidak boleh tunduk di bawah tekanan asing atau siapa pun dalam kasus masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna di Indonesia.

Politikus muda Partai Golkar itu menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang protes keras kepada Tiongkok sudah tegas.

"Presiden melalui Menlu  sdh sangat tegas dan jelas menghadapi isu Tiongkok. Tinggal bagaimana bertahan saja," kata Dave saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (4/1).

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan protes keras kepada Tiongkok atas masuknya kapal mereka ke perairan Natuna di Indonesia.  Kemenlu RI menegaskan kapal Tiongkok telah melakukan pelanggaran. Klaim historis Tiongkok atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.

Lebih lanjut Dave mendukung langkah operasi yang dilakukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I di Natuna dalam merespons persoalan ini. Dave menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lemah kepada siapa pun.

“Pastinya (mendukung, red). Kita tidak boleh menunjukan kita lemah terhadap siapa pun," ujar dia.

Dave mengatakan tentunya setiap sikap harus dhitung dengan cermat, agar jangan sampai salah langkah, tetapi Indonesia tak boleh terkesan tidak mampu dalam membela kedaulatan.

"Kita tidak boleh terkesan tidak mampu, apalagi ketika kita sedang membela kedaulatan kita," ungkap putra anggota Wantimpres Agung Laksono itu.