JPNN.com 
Soal Pajak Pulsa, Sri Mulyani Jawab Begini
PPN, lanjut Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.
Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.
"Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer," ucap Sri Mulyani yang ditulis menggunakan huruf kapital.
Menkeu kembali menegaskan pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan.
"Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama!" seru Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Menurut Sri Mulyani ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Bea Cukai: Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar, Denda Terhindar
- Pelayanan Bea Cukai Sedang Disorot, Sri Mulyani Bereaksi Begini
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada
- Menkeu Sri Mulyani: Bea Masuk Turun 3,8 Persen
- Sri Mulyani Ungkapkan Rasa Duka untuk Kepergian Babe Cabita
- 4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024
