Soal Putusan Kasasi Ferdy Sambo, Mahfud MD: Mudah-mudahan Tidak Ada Kongkalikong Lagi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan kasasi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo sudah final.
"Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu sudah final," ujar Mahfud MD di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sleman, Rabu (9/8).
Mahfud mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh kejaksaan atau pemerintah pascaputusan MA yang mengubah hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
"Seumpama negara boleh melakukan upaya hukum itu, ya, kita lakukan. Tetapi di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK (peninjauan kembali), yang boleh PK itu hanya terpidana," tuturnya.
Sementara itu, pengajuan PK oleh terpidana harus memiliki novum atau surat bukti yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya di persidangan.
"Novum itu bukan peristiwa baru sesudah diadili, oleh sebab itu mari kita terima, masyarakat supaya tenang. Persoalan hukum di negara kita masih banyak," ujar Mahfud.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta seluruh pihak mengawal putusan MA tersebut agar tidak ada permainan hukum yang dapat memengaruhi vonis Ferdy Sambo yang sudah inkrah.
"Mudah-mudahan tidak ada kongkalikong permainan lagi, nanti di-PK, lalu diturunkan lagi sehingga lalu diremisi, dan itu bisa saja terjadi," kata Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD berharap tidak ada kongkalikong lagi soal vonis kasasi Ferdy Sambo di Mahkamah Agung terkait perkara pembunuhan Brigadir J.
- Ganjar-Mahfud Menaruh Perhatian Khusus untuk Kesejahteraan Guru Mengaji
- Mahfud MD: Lembaga Penegak Hukum Tidak Boleh Diintervensi Siapa Pun
- Tak Punya Utang Dipailitkan, PT Hitakara Mengadu ke MA
- Singgung Jual Beli Kasus oleh Mafia Hukum, Mahfud MD: Saya Punya Bukti
- MA Tolak Gugatan Pembatalan Badan Hukum PSHT
- Program Ganjar 'Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes' Dinilai Tepat, Ini Sebabnya