Sonny Majid Berharap KPU dan Bawaslu Kuat Hadapi Tudingan Curang
Dia menambahkan, dalam Pasal 280 ayat 1 mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu.
Beberapa poin penting dalam pasal tersebut antara lain: soal larangan mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan bentuk negara (NKRI).
Kemudian larangan soal melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan, terutama mengangkat isu SARA dan peserta pemilu lainnya.
Kemudian larangan soal menghasut dan mengadu domba baik perseorangan maupun masyarakat, dan peserta pemilu. "Di dalam pasal ini juga ada larangan melakukan pengancaman, melakukan kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan," tandasnya.
Tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 semakin gaduh setelah dibumbui akan ada pengerahan massa atau people power. Wacana people power itu dihembuskan oleh Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.
Menurutnya, Amien terlalu enteng menggaungkan people power lantaran emosi dan kecewa dengan proses pemilu yang tidak menguntungkan pihaknya. Sehingga berupaya mereduksi kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan.
"Amien Rais terlalu sederhana menyampaikan people power. Dia mereduksikan makna people power itu hanya sebatas kekecewaan dalam proses pemilu. Nah kalau kemudian people power dimaknai seperti itu dan kalau terjadi pengerahan massa, itu bukan people power namanya, tapi people ngamuk, emosional," kata Karyono.(jpg/jpnn)
Tuduhan dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 makin kencang dihembuskan kubu pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Redaktur & Reporter : Budi
- KPU Ungkap Sudirman Said Daftar Jadi Bacalon Gubernur DKI Jalur Independen
- Eks Ketua MK Menilai Irman Gusman Berhak Ikut PSU Pemilu DPD di Sumbar
- Kuasa Hukum Irman Gusman Yakin Permohonan PSU akan Dikabulkan MK, Ini Alasannya
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024