Soroti Pencawapresan Gibran, Pakar Hukum: Menginjak Rasa Keadilan Masyarakat
Kamis, 23 November 2023 – 04:57 WIB

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti. Foto: source for jpnn
Menurut Ray, proses berdemokrasi sepatutnya mengutamakan moralitas, bukan mandek pada aturan.
“Jadi, di atas boleh dan tidak boleh, itu semestinya baik dan tidak baik,” tegasnya.
Dinasti Politik
Ray juga menyoroti dinasti politik yang dinilai menjadi salah satu penyebab suburnya korupsi.
“Salah satu cara untuk menurunkan korupsi adalah dengan menafikan dinasti politik,” tambahnya.
Dia menyebut tidak ada manfaat dari dinasti politik selain maraknya korupsi dan nepotisme.
“Apa yang kita dapatkan dari dinasti politik? Tidak ada, kecuali beberapa di antara mereka diciduk KPK karena korupsi,” ujarnya.
Begitu pula dengan politik dinasti. Secara aturan tidak melanggar, namun harus dihindari demi kebaikan bersama.
Pakar Hukum Bivitri Susanti menyoroti putusan MK yang memuluskan pencawapres Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bukan sekadar hukum, melainkan keadilan.
BERITA TERKAIT
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Wapres Gibran
- Survei Rumah Politik Indonesia Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi
- Pemakzulan Gibran Pakai Alasan Pilpres, Pengamat: Prabowo Seharusnya Terdampak Juga