Standardisasi Mutu Pendidikan Nasional Mesti Dikaji Lagi

Salah satu cita-cita bangsa atau tujuan seluruh rakyat dalam bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Saya sering sampaikan bahwa kalau kita harus dibandingkan zaman dulu sebelum merdeka, tentu dalam konteks kekinian, kita sudah lebih lebih pintar secara kualitatif dan kuantitatif.  Malah sebenarnya kuantitatif kita sudah maju sekalai. Namun, secara kompetisi dengan negara-negara lain, kita cukup tertinggal. Ini yang yang harus kita selesaikan,” terangnya.

Pimpinan MPR, lanjut Mahyudin, berharap hasil diskusi ini bisa menghasilkan karya, pemikiran, dan gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia.

Dia mengaku menemukan banyak daerah yang fasilitas pendidikannya tidak memadai.

Selain itu, masih banyak anak didik tidak memiliki fasilitas atau tak bisa mengakses fasilitas pendidikan yang bauk dan memadai karena belenggu kemiskinan.

“Misalnya, tidak memiliki buku, tas, sepatu dan lainnya.  Belum lagi soal ujian nasional (UN). Masalah disparitas kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa juga soal standardisasi mutu pendidikan nasional mesti dikaji dan dipikirkan kembali. Semua itu terkait dengan anggaran pendidikan nasional 20 persen yang lebih banyak terserap untuk gaji guru, bukan untuk fasilitas pendidikan,” tegasnya.

Mahyudin berharap acara tersebut bisa menjadi inspirasi dan mendorong gagasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. (jpnn)